10:07 am - Selasa September 17, 2019

Wali Kota Madiun Ditetapkan Tersangka oleh KPK atas Dugaan Korupsi Proyek Pasar Besar

486 Viewed Ade
Wali Kota Madiun Bambang Irianto
Photo: realita

BukaFakta.com – Setelah dilakukan penyidikan atas dugaan Korupsi Proyek Pasar Besar Madiun, Jawa Timur pada tahun 2009-2012 oleh KPK, Wali Kota Madiun, Bambang Irianto ditetapkan menjadi tersangka dan mulai ditahan hari ini.

Menurut informasi yang disampaikan oleh Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan bahwa Bambang Irianto akan ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.

Priharsa juga menambahkan bahwa yang bersangkutan diduga menerima sejumlah uang diatas Rp 1 miliar dan untuk penahanan tersangka itu adalah kewenangan penyidik.

Bambang diduga menyalahgunakan jabatannya dengan menerima gratifikasi sebesar Rp 1 miliar dalam pembangunan proyek Pasar Baru Madiun yang dikerjakan oleh PT Lince Romauli Raya. Proyek Pasar Besar Madiun tersebut dibangun pada tahun anggaran 2009-20012 dengan menelan dana sebesar Rp 76,5 miliar.

BACA JUGA :  Prihatin Dengan Warga Rohingya, Kementrian Luar Negeri Banglades Turun Tangan

Setelah penahanan Bambang perhari ini, Tim penyidik KPK juga akan melakukan penggeledahan ke ruang kerja wali kota, ke rumah saudara, dan juga dilakukan penggeledahan ditempat usaha Wali Kota Madiun. Penggeledahan tersebut juga dilaksanakan secara bersamaan oleh tim penyidik yang mana dilakukan pada hari ini 23 November 2016.

Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK ini guna untuk mencari barang bukti terkait tuduhan gratifikasi terhadap Bambang Irianto. Juru bicara KPK, Yuyuk Andriani mengatakan bahwa belum diketahui kemungkinan adanya tersangka baru pada kasus Bambang.

BACA JUGA :  Rumah Walikota Solo Terkena Banjir Setinggi 30 Sentimeter

“Tergantung nanti pada penyidik apakah mendapatkan bukti-bukti cukup untuk penetepan tersangka,” ujarnya

Sekedar info Bambang sendiri telah menjabat sebagai Wali Kota Madiun selama dua periode, dan menurut sumber yang didapat, penyalahgunaan jabatannya itu dilakukan saat periode pertama 2009-2014.

Atas perbuatan yang dilakukan, Bambang disangka telah melanggar Pasal 12i/ Pasal 12b / Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang mana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Don't miss the stories follow BukaFakta.com Berita Aktual Independen dan Terpercaya and let's be smart!
Related posts